Sejumlah sopir truk di Kabupaten Balangan yang didampingi aktivis Aldo mendatangi Gedung DPRD Balangan pada Selasa (26/5/2026). Kedatangan massa ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan mendalam terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi yang kian menyulitkan para pekerja sektor transportasi.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama legislatif, para pengemudi membeberkan berbagai fakta miring yang terjadi di lapangan. Mereka menyoroti adanya indikasi praktik mafia BBM, dominasi antrean oleh oknum pelangsir, hingga maraknya aksi premanisme dan pungutan liar di kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Aldo menegaskan bahwa karut-marut distribusi solar subsidi ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena berdampak langsung pada ekonomi rakyat kecil. Ia mendorong DPRD Balangan agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan BBM yang melibatkan unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan transparan dan objektif tanpa intervensi pihak tertentu.
Selain tuntutan pembentukan Pansus, para sopir mendesak otoritas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai SPBU tanpa pemberitahuan sebelumnya. Upaya ini diharapkan mampu membongkar praktik penyimpangan distribusi yang selama ini tertutup rapi.
Aparat penegak hukum, khususnya Polres Balangan, juga diminta untuk mengambil tindakan represif yang tegas terhadap sindikat mafia BBM serta aksi premanisme di area pengisian bahan bakar. Sebagai bentuk komitmen, para pengemudi menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dengan kepolisian dalam mengawasi aktivitas di lapangan.
Kondisi memprihatinkan turut diceritakan oleh sopir truk lokal yang mengaku sering mengantre di SPBU Batu Mandi dan SPBU Rica sejak tengah malam. Namun, perjuangan tersebut sering kali sia-sia karena stok solar subsidi habis dalam waktu singkat. Diduga kuat, kuota BBM tersebut dikuasai oleh pelangsir yang menggunakan modus penggunaan banyak barcode MyPertamina pada satu unit kendaraan.
Praktik manipulasi barcode ganda ini disebut menjadi pemicu utama cepatnya stok solar subsidi terkuras, sehingga masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian. Masalah semakin diperparah dengan adanya biaya tambahan ilegal mencapai Rp20 ribu saat pengisian, serta kebijakan SPBU yang menutup operasional lebih awal meski antrean kendaraan masih sangat panjang.
Para sopir menegaskan bahwa hasil RDP ini harus diimplementasikan dalam bentuk regulasi yang nyata dan sanksi berat bagi pengelola SPBU maupun oknum yang terbukti bermain. Massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila praktik kecurangan dalam penyaluran solar subsidi di Balangan tidak segera dihentikan.
