Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan komitmen serius dalam menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi berlanjut hingga akhir 2025. Pernyataan ini menjadi inti dari Apel Kesiapsiagaan yang dilaksanakan di Halaman Balai Kota pada Rabu (10/12/2025), melibatkan unsur pemerintah daerah, personel gabungan, dan perwakilan masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, dalam amanatnya menekankan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif strategis untuk mengkonsolidasikan kesiapan seluruh sektor, terutama dalam menanggulangi ancaman tahunan berupa banjir, rob, dan genangan air. Ia menegaskan, apel tersebut harus ditindaklanjuti dengan penguatan koordinasi yang solid antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan, hingga perangkat RT/RW.
Yamin juga menegaskan bahwa upaya mitigasi tidak boleh semata-mata bergantung pada aparatur pemerintah. Perilaku masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap penurunan risiko, terutama terkait pemeliharaan kebersihan lingkungan.
“Yang paling penting adalah menjaga saluran air, drainase, dan sungai. Saya mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah sembarangan karena banyak kasus penyumbatan aliran air yang disebabkan oleh sampah,” tegas Muhammad Yamin HR.
Untuk optimalisasi penanganan, Wali Kota menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera memperbarui pemetaan titik-titik rawan banjir. Pemetaan ulang ini krusial sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan teknis dan pengambilan keputusan sebelum kondisi cuaca memburuk.
Di sisi teknis, Suri Sudarmadiyah, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, menambahkan penjelasan mengenai akar masalah banjir di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut. Menurut Suri, tantangan utama adalah belum terintegrasinya sistem drainase sekunder dengan sungai-sungai yang berfungsi sebagai jalur pembuangan primer.
“Drainase seharusnya terintegrasi dengan sungai sebagai drainase primer. Namun kenyataannya banyak saluran yang tidak lagi tersambung karena perubahan kawasan atau tertutup bangunan,” ungkap Suri.
Ia mengidentifikasi penyempitan aliran, keberadaan bangunan di badan air, dan tinggi jembatan yang terlalu rendah sebagai faktor yang menghambat surutnya genangan di sejumlah kawasan.
Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Dinas PUPR tengah melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang ulang Detailed Engineering Design (DED) drainase. Pembaruan masterplan ini dianggap penting untuk memperbaiki sistem pengendalian wilayah secara terintegrasi.
Suri Sudarmadiyah memastikan bahwa langkah mitigasi teknis seperti pembersihan, pengerukan, dan penanganan di titik rawan telah dilakukan bersama TNI dan masyarakat.
Selain itu, strategi penanganan berbasis kawasan juga menjadi fokus utama. Setiap wilayah akan memiliki pendekatan mitigasi yang disesuaikan dengan karakter dan masalah spesifiknya, sejalan dengan instruksi Wali Kota.
Apel kesiapsiagaan tersebut menutup rangkaian kegiatan dengan penegasan implementasi langkah-langkah strategis yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, meliputi pemetaan risiko bencana, penguatan komunikasi publik, serta pengoptimalan fungsi posko di tingkat kecamatan dan kelurahan.
