Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan memberikan perhatian serius terhadap rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada sejumlah program kerja daerah. Hal tersebut menjadi poin utama dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada Rabu (29/4/2026).
Dalam forum tersebut, H. Bustani yang bertindak sebagai perwakilan pembaca surat rekomendasi DPRD Balangan, mengungkapkan adanya sejumlah kegiatan dengan serapan anggaran di bawah 70 persen, bahkan ada yang tidak mencapai 50 persen. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan pelaksanaan program di beberapa sektor yang belum berjalan secara maksimal, padahal di waktu yang sama terdapat bidang lain yang masih membutuhkan dukungan dana.
DPRD juga mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hal ini dinilai menjadi faktor pemicu tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Selain itu, legislatif menemukan adanya kegiatan yang telah rampung secara target fisik namun menyisakan anggaran cukup besar, yang menunjukkan bahwa proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum bekerja secara optimal.
Meskipun melayangkan sejumlah kritik, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini didasari atas capaian pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti sekitar 90 persen dari rekomendasi dewan yang diajukan pada tahun 2024.
Secara umum, dewan berpendapat bahwa penumpukan Silpa di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama pada sektor belanja pegawai, berdampak langsung pada terhambatnya penguatan program di sektor strategis lainnya. DPRD juga menyoroti pemanfaatan anggaran perubahan yang dinilai belum optimal, di mana terdapat sejumlah kegiatan yang tidak segera disesuaikan meskipun diprediksi tidak akan terserap secara penuh hingga akhir tahun anggaran.
Dalam dokumen rekomendasinya, DPRD Balangan mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta pengembangan kompetensi tenaga medis. Di sektor infrastruktur, fokus pembangunan diarahkan pada sarana pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan konektivitas jalan antarwilayah perdesaan.
Pada aspek ekonomi, legislatif menekankan pentingnya penguatan UMKM dan BUMDes, menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani. Sementara di bidang pariwisata, pemerintah diminta untuk lebih optimal dalam mengelola destinasi wisata dan melestarikan situs sejarah, seperti cagar budaya Benteng Tundakan.
Selain itu, DPRD Balangan mengingatkan urgensi peningkatan standar pelayanan publik, penyederhanaan izin investasi, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal, hingga penanganan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan daerah.
Melalui penyampaian rekomendasi ini, H. Bustani berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Balangan.
