Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Inspektorat Kota Banjarmasin menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 pada Kamis (04/12/2025) di sebuah hotel di Banjarmasin. Kegiatan yang mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” ini bertujuan memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Acara ini menarik partisipasi luas, mencakup jajaran pimpinan SKPD, Unit Pelaksana Tugas (UPT), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan dari unsur legislatif Kota Banjarmasin.
Sosialisasi antikorupsi yang dibuka oleh Wali Kota Ananda ini, menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa Hakordia harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk mengintensifkan upaya pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi, bukan sekadar seremoni.
“Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’ menegaskan bahwa korupsi hanya bisa diberantas jika seluruh elemen bergerak bersama” ujar Yamin.
Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan peran aparat penegak hukum, tetapi justru sangat ditentukan oleh penguatan pencegahan, transparansi, dan kemauan setiap aparatur untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.
Wali Kota Banjarmasin memerinci empat fokus utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di Banjarmasin:
- Memastikan nilai integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemerintahan.
- Mengoptimalkan fungsi dan peran penyuluh antikorupsi di lingkungan internal.
- Menjadikan Hakordia sebagai sarana edukasi masif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Meningkatkan keterlibatan serta peran pengawasan dari masyarakat luas.
Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menyatakan bahwa Hakordia merupakan pijakan penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah segala bentuk kecurangan dan praktik korupsi.
Dolly mengungkap bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam pengawasan melalui kanal resmi. Berdasarkan laporan yang masuk melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Whistleblowing System (WBS), Inspektorat mencatat hampir 40 laporan dugaan korupsi pada tahun ini.
“Dari total laporan tersebut, 12 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan bukti-bukti yang berhasil kami peroleh,” ungkap Dolly.
Inspektorat juga telah memetakan titik-titik rawan terjadinya pelanggaran di lingkungan SKPD guna meminimalkan potensi kecurangan. Dolly menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai area yang paling rentan. Ia juga mengakui bahwa capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Banjarmasin masih tergolong rendah, yang menjadi catatan serius dari KPK.
Melalui gelaran ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat menanamkan mental antikorupsi pada jajaran perangkat daerah dan mendorong partisipasi publik dalam mencegah perilaku yang merugikan negara. Sebagai upaya edukasi, Pemkot turut memberikan penghargaan dan hadiah bagi karya-karya kreatif masyarakat yang bertema perlawanan terhadap korupsi.
