Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan melaksanakan agenda rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang dipusatkan di ruang paripurna DPRD Balangan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada 20 hingga 21 April 2026. Forum ini dihadiri oleh jajaran anggota komisi serta pimpinan instansi yang menjadi mitra kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Evaluasi kinerja ini mencakup tinjauan menyeluruh terhadap berbagai sektor, mulai dari Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Kesbangpol, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, pembahasan juga melibatkan Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh pemerintah kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
Dalam forum tersebut, Komisi I menitikberatkan pengawasan pada beberapa aspek fundamental, di antaranya efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sejauh mana program kerja telah terealisasi secara nyata.
Para wakil rakyat juga menggali informasi lebih dalam mengenai kendala teknis maupun administratif yang menghambat pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini diambil guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh instansi terkait.
Syahbuddin menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan setiap agenda pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi basis data penting untuk perbaikan kinerja pemerintah di masa depan, sebagaimana disampaikannya pada Rabu (22/4/2026).
Di sisi lain, jajaran SKPD memaparkan laporan capaian masing-masing, termasuk rincian penggunaan anggaran dan progres program unggulan. Meskipun terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya, setiap instansi menyatakan komitmennya untuk terus membenahi kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.
Pembahasan LKPJ ini merupakan bentuk implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi yang dihasilkan dari rapat ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai panduan untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi dan kualitas layanan bagi warga Kabupaten Balangan.
